VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani membahas perkembangan program SMK Go Global, penguatan pembiayaan penempatan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta peningkatan manfaat jaminan sosial pekerja migran dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Christina mengatakan program SMK Go Global yang merupakan program direktif Presiden Prabowo Subianto terus berjalan dengan target peningkatan kapasitas 40.000 peserta pada 2026 melalui dua batch.
“Program SMK Go Global terus berjalan untuk mencapai target peningkatan kapasitas 40.000 peserta di 2026 dalam 2 batch. Batch 1 sebanyak 12.220 peserta dan Batch 2 sebanyak 27.880 peserta. Selain pelatihan, desain program ini juga menghubungkan kompetensi, kebutuhan pasar kerja global, hingga penempatan pekerja migran,” katanya di Kantor Kemenko PM.
Hingga 6 September 2026, sebanyak 3.879 peserta telah mengikuti program peningkatan kapasitas. Pelatihan tersebut mencakup sektor hospitality, kesehatan, agrikultur, konstruksi, manufaktur, dan bahasa yang disusun berdasarkan kebutuhan negara tujuan.
Sementara berdasarkan data SIP2MI per 7 September 2026, terdapat 232.920 kuota aktif. Dari jumlah tersebut, sebanyak 77.762 kuota telah terpakai, sedangkan 155.158 kuota masih tersedia.
“Dari data tersebut, suplai dan demand kita hubungkan sejak awal. Pelatihan harus benar-benar berbasis kebutuhan pasar kerja sehingga lulusan memiliki peluang penempatan yang jelas,” ungkap politisi Partai Golkar itu.
Untuk mempercepat penyerapan peserta, Kementerian P2MI mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, lembaga penyelenggara pelatihan, serta Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).
Christina juga menyampaikan perkembangan KUR Penempatan Pekerja Migran yang disiapkan sebagai instrumen pembiayaan bagi calon pekerja migran.
Hingga saat ini, KUR penempatan telah disalurkan kepada 2.650 penerima manfaat dengan total kredit Rp78,62 miliar. Angka tersebut berasal dari target penyaluran 2026 sebesar Rp418 miliar yang didukung 19 bank penyalur.
“Kami mengusulkan penggunaan skema linkage melalui kerja sama dengan agregator yang mengintegrasikan lembaga penyalur, P3MI, dan pekerja migran dalam mekanisme pembiayaan serta collection secara lebih efisien. Kami ingin memastikan pembiayaan tidak menjadi hambatan untuk berangkat melalui jalur yang resmi dan aman,” jelas Christina.
Dalam pertemuan tersebut, Christina turut menyampaikan penguatan kebijakan jaminan sosial pekerja migran melalui Peraturan Menteri (Permen) P2MI Nomor 9 Tahun 2026. Kebijakan tersebut mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), serta Jaminan Hari Tua (JHT) yang bersifat sukarela.
Hingga Juni 2026, sebanyak 736.047 pekerja migran aktif tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pada periode yang sama, terdapat 688 klaim dengan total nilai Rp9,98 miliar, terdiri atas 579 klaim JKK senilai Rp4,88 miliar dan 109 klaim JKM senilai Rp5,1 miliar.
“Transformasi pelindungan pekerja migran harus dilakukan secara menyeluruh, dengan tetap memastikan mereka berangkat dengan kompetensi yang sesuai, melalui proses resmi, memperoleh pembiayaan terjangkau, serta mendapatkan pelindungan komprehensif,” pungkas Christina Aryani. (af)
