Mulai April, Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Informal Dipangkas 50 Persen

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – BPJS Ketenagakerjaan resmi memberlakukan keringanan iuran sebesar 50 persen bagi pekerja sektor informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Kebijakan ini berlaku mulai April hingga Desember 2026 sebagai upaya pemerintah memperkuat perlindungan sosial dan menjaga daya beli masyarakat.

Melalui program ini, para pekerja mandiri seperti pedagang, pengemudi ojek daring, hingga petani cukup membayar iuran sebesar Rp8.400 per bulan dari tarif normal Rp16.800.

Baca Juga: Tiga Tahun Beroperasi, Bos Judi Online Ini Kantongi Hingga Rp3 Miliar 

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Agung Nugroho, menegaskan bahwa diskon ini berlaku baik bagi peserta baru maupun peserta aktif yang mendaftar secara mandiri.

"Inilah bukti negara peduli terhadap perlindungan seluruh pekerja Indonesia. Ayo manfaatkan kesempatan ini agar tidak ada satu pun pekerja yang bekerja tanpa perlindungan," ujar Agung dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Meskipun terdapat pemotongan iuran, Agung memastikan kualitas layanan dan manfaat yang diterima peserta tidak akan berkurang sedikit pun.

Baca Juga: Tiga SPBE Bakal Pasok Kebutuhan LPG Pasca Ledakan SPBE di Bekasi 

Peserta tetap berhak mendapatkan perlindungan komprehensif, antara lain: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yaitu Perawatan medis tanpa batas biaya sesuai kebutuhan serta santunan maksimal Rp70 juta.

Jaminan Kematian (JKM) yaitu Santunan kematian maksimal Rp42 juta.

Serta Beasiswa Pendidikan yaitu Jaminan pendidikan untuk dua orang anak dengan total nilai maksimal Rp174 juta.

Pendaftaran dan pembayaran iuran dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), situs resmi, hingga jaringan mitra seperti kantor pos, minimarket, e-commerce, dan dompet digital.

Langkah ini diharapkan mampu mendorong cakupan kepesertaan di sektor informal agar lebih produktif dan sejahtera di tengah dinamika ekonomi global.

"Kami berkomitmen memberikan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja agar mereka dapat bekerja dengan aman dan tenang," tutup Agung. (af/hi)