VOICEINDONESIA.CO, Jakarta — Kesiapan rantai pasok pangan lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum merata di berbagai wilayah. Sejumlah daerah, terutama kawasan terpencil, masih menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan bahan baku dari sumber lokal.
Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti menyebut kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam pelaksanaan program MBG.
“Ada kebijakan baru untuk menambah biaya tambahan untuk lokasi-lokasi terpencil,” ujarnya dalam forum APPMBGI National Summit di Jakarta, Minggu (26/4/2026).
Ia menjelaskan kebijakan itu diberikan karena tidak semua daerah mampu mengandalkan pasokan lokal dalam waktu dekat. Wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih menghadapi keterbatasan akses dan distribusi.
Meski demikian, pemerintah tetap mendorong daerah membangun ekosistem pangan lokal secara bertahap. Hal ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan program.
“Diharapkannya bahan pasokan pangan itu berasal dari lokal,” katanya.
Menurut dia, pemanfaatan rantai pasok lokal dapat menekan biaya logistik sekaligus menjaga kualitas bahan baku. Pasokan dapat melibatkan koperasi desa, UMKM, BUMDes, hingga pelaku usaha sektor perikanan dan peternakan.
Baca Juga : 69 Siswa Keracunan MBG, Pemkot Kediri Tutup SPPG Usai Temuan Bakteri E. Coli
Pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi untuk memperkuat sistem tersebut. Aturan ini diharapkan dapat mengoordinasikan berbagai pihak dalam menjamin ketersediaan pangan.
“Karena kalau nggak ada bahan pangannya kan nggak bisa berjalan programnya,” ucapnya.
Selain regulasi, pemerintah juga menyiapkan proyek percontohan dan petunjuk teknis untuk mendukung implementasi di lapangan. Koordinasi lintas kementerian dilakukan guna memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan dalam program MBG. (Sin/Ri)
Pilihan Redaksi : Berhenti Memanjakan “Scammer”, Saatnya Indonesia Meniru Ketegasan Korea Selatan
Baca Berita Lainnya di Google News
