VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia mengingatkan pemerintah agar kebijakan standardisasi industri tidak justru meminggirkan petani kecil dari rantai pasok komoditas pertanian.
Chusnunia menilai penerapan standar mutu dan keberlanjutan dalam kebijakan standardisasi industri cenderung lebih mudah dipenuhi perusahaan pertanian berskala besar dibandingkan petani kecil.
“Masih banyak petani tidak memiliki akses ke pelatihan, informasi pasar terkini, atau alat-alat modern yang diperlukan untuk memenuhi standar keberlanjutan yang ditetapkan pembeli besar,” kata Chusnunia di Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Menurut dia, penerapan standardisasi tanpa disertai pendampingan dan dukungan yang memadai berpotensi menjadi hambatan bagi petani kecil untuk tetap masuk dalam rantai pasok industri.
Chusnunia menjelaskan kondisi tersebut dikenal sebagai sustainability standards paradox. Fenomena ini terjadi ketika pelaku usaha berskala besar lebih mudah memenuhi persyaratan kepatuhan karena memiliki modal, tenaga ahli, dan infrastruktur yang lebih memadai.
Ia menegaskan industrialisasi sektor pertanian juga tidak boleh membebani petani kecil dengan biaya sertifikasi maupun persyaratan lain yang sulit dipenuhi.
Padahal, petani kecil memiliki peran penting dalam rantai pasok sejumlah komoditas pertanian sehingga perlu mendapat perhatian khusus dalam penerapan kebijakan standardisasi industri.
Karena itu, Chusnunia meminta pemerintah menyiapkan strategi agar petani kecil tidak termarginalkan. Salah satu langkah yang didorong adalah memperkuat koperasi atau kelompok tani sehingga petani dapat berbagi biaya sertifikasi sekaligus meningkatkan daya tawar secara kolektif.
Selain itu, pemerintah dan pelaku industri didorong menyusun standar yang lebih adaptif terhadap kapasitas petani lokal. Penyusunan standar juga perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan dapat diterapkan secara lebih inklusif.
“Agar sektor komoditas unggulan Indonesia dapat terus memberikan kebermanfaatan ekonomi, terutama bagi para smallholder (petani kecil) sebagai salah satu rantai pasok terbesar,” ucap legislator bidang perindustrian itu.
