Nasional
Berita & artikel dari kategori Nasional.

APINDO : Pemerintah Harus Fokus Penyediaan Lapangan Kerja
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendorong pemerintah untuk menciptakan ekosistem perlindungan kerja yang ideal dan berkomitmen pada penyediaan lapangan kerja seluas-luasnya. Langkah ini dinilai sebagai kunci utama perlindungan kerja yang berkelanjutan (sustainable protection), sekaligus menyel

Meskipun Noel Sudah Divonis, Kasus Pemerasan K3 Kemenaker Tetap Berlanjut
Penyidikan kasus pemerasan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kementerian Ketenagakerjaan terus bergulir. KPK memeriksa Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kemenaker Ghazmahadi dalam kapasitasnya sebagai mantan Direktur Pengawasan Norma K3 periode 2019-2021, Kamis (18/6/20

KPK Tak Lagi Usut Kasus Dugaan Korupsi BGN
KPK memilih mundur dari kasus korupsi Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional dan menyerahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung yang sudah lebih dulu bergerak. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut lembaganya untuk sementara tidak akan melanjutkan penyelidikan yang sempat dijalankan. "Saya kira kal

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang 1 Juta Dolar AS ke Pansus Hak Angket Haji DPR 2024
Penyidikan kasus korupsi kuota haji terus membuka lapis-lapis baru yang mengejutkan. KPK kini mendalami dugaan pemberian uang senilai 1 juta dolar AS dari pihak Kementerian Agama kepada Panitia Khusus Hak Angket Haji DPR RI 2024, saat memeriksa mantan Staf Khusus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, M

Kasus Pemerasan WNA Diduga Terjadi Juga Di Imigrasi Berbagai Daerah
Kasus pemerasan izin tinggal WNA yang menjerat Silmy Karim dan tujuh pejabat imigrasi lainnya tampaknya hanyalah puncak gunung es. KPK mengaku menerima laporan dari masyarakat soal dugaan praktik serupa yang terjadi di kantor-kantor imigrasi di berbagai daerah. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut

Diduga Hasil Mark Up, Kejagung Segel Gudang Motor Listrik BGN di Bogor
Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menyegel gudang sepeda motor listrik Badan Gizi Nasional di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penyegelan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis pada BGN tahun 2025–2026.Direktur Penyidikan Jampidsus Kejag

Gugatan Posisi Polri di Bawah Presiden Dicabut, Ini Alasannya
Dua advokat yang sebelumnya menggugat kedudukan Polri di bawah Presiden mencabut permohonan uji materiil mereka di Mahkamah Konstitusi setelah mengaku yakin Polri lebih independen jika tetap berada langsung di bawah Presiden. MK mengabulkan penarikan permohonan tersebut dalam sidang di Jakarta, Rabu

KPK Panggil Wakil Ketua DPRD hingga Staf Golkar terkait Kasus Bupati Pekalongan Non Aktif
Lingkaran penyidikan kasus korupsi Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq terus meluas. KPK memanggil 14 saksi sekaligus pada Rabu (17/6/2026), termasuk Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Ruben Prabu Faza dan Staf DPD Partai Golkar Kabupaten Pekalongan berinisial EMM.Juru Bicara KPK Budi Prasety

FISIP Unas Tegaskan Tidak Memiliki BEM Fakultas
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Nasional (Unas) memberikan klarifikasi resmi terkait beredarnya pemberitaan mengenai konferensi pers A

Plt Bupati Pekalongan Pastikan Tak Kondisikan Saksi Kasus Korupsi Fadia Arafiq
Pemeriksaan saksi kasus korupsi Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq dijadwalkan berlangsung selama tiga hari mulai Rabu hingga Jumat (17-19/6/2026) di Polres Pekalongan Kota. Pelaksana Tugas Bupati Pekalongan Sukirman meminta seluruh pihak yang dipanggil untuk tidak ragu memberikan keterangan se

KPK Buru Aset Tersangka Kasus Kuota Haji
Penyidikan kasus korupsi kuota haji memasuki babak baru. Selain mendalami pengisian kuota haji tambahan, KPK kini aktif menelusuri aset-aset para tersangka untuk membuka jalan pemulihan keuangan negara yang dirugikan hingga Rp622 miliar. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan hal itu usai pemer

Eks Staf Heri Gunawan Terancam Dipanggil Paksa KPK untuk Kasus Korupsi CSR BI
Mantan staf ahli anggota DPR RI Heri Gunawan, Fitri Assiddikki, sudah dua kali absen dari pemeriksaan KPK yakni pada 11 dan 15 Juni 2026, dan kini KPK tengah mempertimbangkan langkah lebih tegas.

BGN Beri Sinyal Bakal Pangkas Anggaran MBG
Di tengah pembenahan tata kelola program Makan Bergizi Gratis pasca skandal korupsi, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengisyaratkan anggaran MBG tahun 2026 yang semula ditetapkan sebesar Rp268 triliun akan dipangkas kembali melalui proses efisiensi lanjutan. Agustina menyebut BGN masih menghitung

KPK Panggil Eks Dirut PT LRS dalam Kasus Korupsi Proyek Jalur Kereta Api
Penyidikan kasus korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api yang membelit Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan terus bergulir. KPK memanggil mantan Direktur Utama PT Len Railway Systems Agung Darmawan sebagai saksi pada Senin (15/6/2026).Juru Bicara KPK Budi P

Stop Nonprosedural, Menteri P2MI Ingatkan Pentingnya Dokumen Resmi
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bergerak cepat mengawal penanganan kasus kekerasan fisik yang menimpa tiga Pekerja Migran Indonesia (PM

Bos Maktour Diperiksa KPK soal Kuota Haji
Sosok yang sempat lolos dari status tersangka kini kembali jadi sorotan dalam kasus korupsi kuota haji. KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan pemilik biro perjalanan haji Maktour, Fuad Hasan Masyhur, sebagai saksi pada Senin (15/6/2026).Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan keterangan Fuad sangat

Haul Akbar Al Hamid: Momentum Kiai Lukman Ingatkan Pesantren Melek Digital
Keluarga besar Pondok Pesantren Al Hamid Cipayung, Jakarta Timur sukses mengadakan kegiatan haul akbar muassis dan keluarga besar Al Hamid yang berlangsung khid

DPR Ungkap Alasan Bulog Tak Bisa Kendalikan Harga Pangan
Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti keterbatasan pemerintah mengendalikan harga pangan akibat transformasi Bulog menjadi BUMN yang berorientasi keuntungan. Akibatnya share penugasan pemerintah ke Bulog hanya berkisar 8 hingga 10 persen sehingga intervensi pasar saat terjadi gejolak harga menja

WNA Asal Tiongkok Dideportasi dari Jambi, Ini Masalahnya
Modus kenalan lewat aplikasi kencan daring kembali berujung masalah hukum. Kantor Wilayah Imigrasi Jambi akan mendeportasi seorang WNA asal Tiongkok berinisial GO (34) melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu (14/6/2026), setelah sebelumnya ditangkap di Kabupaten Tebo, Sabtu (13/6/2026).Kepala Kan

KPK Periksa Pendiri Indonesia Audit Watch Terkait Kasus Bea Cukai
Penyidikan kasus korupsi importasi di Ditjen Bea Cukai melebar ke arah dugaan upaya menghalangi proses hukum. KPK memeriksa pendiri Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus sebagai saksi terkait dugaan pengumpulan informasi yang mengarah pada upaya menghambat penyidikan, Jumat (12/6/2026).Juru Bicara

